1
1
Kilasbenua.com, SAMARINDA — Rencana aksi massa bertajuk “Aksi 214” yang akan digelar pada 21 April 2026, di Samarinda mulai mendapat perhatian dari kalangan legislatif.
Anggota DPRD Kalimantan Timur, Agus Suwandy, menyatakan kesiapannya untuk turun langsung menemui massa aksi yang akan menyampaikan aspirasi di Gedung DPRD Kaltim.
Politikus Partai Gerindra tersebut menegaskan, sebagai wakil rakyat, dirinya memiliki kewajiban untuk mendengar dan menampung aspirasi masyarakat, terlebih massa aksi berasal dari wilayah daerah pemilihannya di Kota Samarinda.
“Insya Allah saya akan temui massa aksi jika datang ke kantor DPRD Kaltim. Tidak ada masalah. Tapi saya minta aksi tetap tertib dan tidak merusak fasilitas pemerintah maupun milik masyarakat,” ujar Agus saat dikonfirmasi, Sabtu (18/4/2026).
Ia menilai, penyampaian pendapat di muka umum merupakan bagian dari hak demokrasi yang dilindungi undang-undang.
Namun demikian, pelaksanaannya harus tetap mengedepankan ketertiban umum serta menjaga fasilitas publik.
“Para pendemo itu warga Samarinda, konstituen saya juga. Kota ini rumah kita bersama, jadi saya percaya mereka akan menjaga situasi tetap kondusif,” tambahnya.
Informasi yang dihimpun, gaung aksi 21 April atau yang dikenal sebagai Aksi 214 sudah bergulir sejak dua pekan terakhir.
Sejumlah posko persiapan, bahkan telah berdiri di beberapa titik di Samarinda untuk mendukung pelaksanaan aksi.
Posko tersebut, berfungsi sebagai pusat koordinasi sekaligus tempat pengumpulan logistik, berupa makanan ringan dan minuman bagi peserta aksi.
Tak hanya itu, panitia juga membuka donasi publik melalui sistem pembayaran digital QRIS.
Masyarakat yang ingin berpartisipasi dipersilakan menyalurkan bantuan, guna mendukung kelancaran aksi yang diklaim akan berlangsung damai.
Sementara itu, aparat kepolisian mulai melakukan langkah antisipasi pengamanan.
Salah satunya dengan memasang pagar kawat berduri di sekitar Kantor Gubernur Kalimantan Timur di Jalan Gajah Mada.
Selain kantor gubernur, Gedung DPRD Kaltim di Jalan Teuku Umar juga menjadi salah satu titik yang direncanakan menjadi lokasi aksi.
Aksi massa tersebut dipicu oleh kekecewaan sebagian masyarakat terhadap kebijakan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud. Salah satu yang menjadi sorotan adalah pengadaan mobil dinas mewah senilai Rp8,5 miliar.
Selain itu, publik juga menyoroti anggaran renovasi ruang kerja di rumah dinas gubernur dan wakil gubernur yang mencapai Rp25 miliar.
Kebijakan tersebut dinilai tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat yang masih menghadapi tekanan ekonomi.
Sorotan terhadap kebijakan itu bahkan sampai ke tingkat nasional dan mendapat perhatian dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Agus kembali menegaskan komitmennya untuk menjembatani aspirasi masyarakat dengan pemerintah daerah.
Ia berharap aksi yang akan berlangsung tetap berjalan damai dan tidak menimbulkan gangguan keamanan.
“Silakan sampaikan aspirasi, itu hak masyarakat. Tapi tetap jaga keamanan, ketertiban, dan fasilitas bersama, dan Kita ingin semua berjalan baik dan aspirasi bisa tersampaikan dengan jelas,” pungkasnya. (AN/TM)