11
Kilasbenua.com SAMARINDA – Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Timur menyoroti isu rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang belakangan ramai diperbincangkan. Organisasi masyarakat adat tersebut menegaskan penolakan terhadap wacana kenaikan BBM karena dinilai akan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, terutama warga di wilayah pedalaman.
Ketua Umum DAD Kaltim, Viktor Yuan, mengatakan kenaikan harga BBM akan memicu efek berantai terhadap berbagai sektor. Harga kebutuhan pokok diperkirakan ikut naik, biaya transportasi melonjak, hingga inflasi yang semakin menekan daya beli masyarakat.
“Kalau BBM naik, maka sembako naik, transportasi naik, semua ikut terdampak. Ini tentu memberatkan masyarakat,” ujar Viktor Yuan usai rapat pimpinan DAD Kaltim di Samarinda, Sabtu (18/4/2026).
Menurutnya, masyarakat di pedalaman Kalimantan Timur hingga saat ini masih sangat bergantung pada BBM untuk aktivitas sehari-hari. Baik transportasi darat maupun transportasi sungai masih menggunakan bensin dan solar sebagai sumber energi utama.
Ia menegaskan, kondisi tersebut berbeda dengan daerah perkotaan yang mulai memiliki pilihan transportasi lebih modern. Sementara di wilayah terpencil, akses masyarakat masih sepenuhnya bertumpu pada kendaraan berbahan bakar minyak.
“Di pelosok belum ada kendaraan listrik. Napas ekonomi masyarakat di sana masih bergantung pada BBM,” katanya.
Viktor juga menyoroti tingginya harga BBM di sejumlah daerah hulu yang sejak lama jauh di atas harga normal. Di kawasan Wahau, Kutai Timur, harga BBM disebut bisa mencapai Rp35 ribu per liter. Bahkan dalam kondisi tertentu, seperti distribusi terhambat, harga bisa melonjak hingga Rp50 ribu per liter.
“Kalau di kota naik, maka di daerah hulu pasti lebih tinggi lagi. Ini yang harus dipikirkan pemerintah,” tegasnya.
Menurut DAD Kaltim, kondisi tersebut sangat ironis mengingat Kalimantan Timur dikenal sebagai daerah penghasil sumber daya energi, termasuk minyak dan gas.
Namun di sisi lain, masyarakat di pedalaman justru harus membeli BBM dengan harga tinggi.
Karena itu, DAD Kaltim meminta pemerintah pusat maupun daerah mempertimbangkan secara matang setiap kebijakan terkait harga BBM.
Organisasi tersebut berharap tidak ada keputusan yang justru semakin membebani masyarakat kecil.
Selain itu, DAD Kaltim juga mendorong pemerintah daerah ikut turun tangan mencari solusi distribusi BBM ke kawasan pedalaman agar harga lebih terkendali dan pasokan tetap tersedia.
Jika wacana kenaikan BBM benar-benar direalisasikan, DAD Kaltim menyatakan akan lebih dulu menempuh jalur komunikasi dan audiensi dengan pihak terkait guna menyampaikan aspirasi masyarakat adat.
“Kami sangat menolak kenaikan harga BBM,” tegasnya.
Penulis:
