Komisi II DPRD Samarinda Cermati Isu Kenaikan BBM, Soroti Potensi Tekanan pada Sektor Perdagangan

Kilasbenua.com, SAMARINDA, — Isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang kembali berkembang di Tingkat Nasional, mulai menjadi perhatian di daerah.

Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda dari Fraksi Demokrat, H. Viktor Yuan, menilai wacana tersebut perlu dikaji secara menyeluruh karena berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi lokal.

Menurut Viktor, struktur ekonomi Samarinda yang didominasi sektor perdagangan dan jasa membuat kota ini sangat sensitif terhadap perubahan harga energi.

Ia menyebut, kenaikan BBM akan berdampak langsung pada biaya distribusi barang, yang kemudian berpotensi mendorong kenaikan harga di tingkat konsumen.

“Biaya logistik pasti ikut naik ketika BBM naik, dan dampaknya akan terasa pada harga barang di pasar,” ujarnya, saat di wawancarai media ini, Sabtu (18/4/2026) malam.

Ia menjelaskan, peningkatan biaya distribusi tidak hanya berdampak pada pelaku usaha besar, tetapi juga pedagang kecil yang bergantung pada pasokan barang dari luar daerah.

Dalam kondisi tersebut, pelaku usaha cenderung melakukan penyesuaian harga untuk menjaga margin usaha.

“Ketika ongkos naik, pelaku usaha akan menyesuaikan harga. Ini yang kemudian dirasakan masyarakat,” katanya.

Selain sektor perdagangan, Viktor juga menyoroti potensi kenaikan tarif transportasi, baik angkutan umum maupun jasa pengiriman barang.

Kenaikan biaya transportasi dinilai akan berdampak pada mobilitas masyarakat serta menambah beban pengeluaran rumah tangga.

Ia menambahkan, kondisi tersebut berpotensi memicu tekanan inflasi di daerah.

Jika tidak diantisipasi, kenaikan harga yang terjadi secara berantai dapat menurunkan daya beli masyarakat, dan berdampak pada perlambatan aktivitas ekonomi.

“Daya beli bisa tertekan jika harga kebutuhan meningkat. Ini tentu berpengaruh pada perputaran ekonomi di daerah,” ujarnya.

Sebagai legislator yang membidangi sektor ekonomi dan keuangan daerah, Viktor mendorong Pemerintah Pusat, untuk mempertimbangkan secara matang setiap kebijakan terkait harga BBM.

Ia menilai, stabilitas harga energi memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Di sisi lain, ia juga meminta pemerintah daerah untuk menyiapkan langkah antisipatif, dalam menghadapi potensi dampak yang timbul.

Pengawasan harga kebutuhan pokok, serta kelancaran distribusi barang, dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas pasar.

“Perlu ada kesiapan dari pemerintah daerah agar dampaknya bisa ditekan, terutama terkait harga pangan dan distribusi,” katanya.

Viktor juga menekankan pentingnya kejelasan informasi dari pemerintah terkait isu kenaikan BBM yang berkembang.

Menurutnya, transparansi kebijakan diperlukan untuk menghindari spekulasi yang dapat memicu keresahan di tengah masyarakat.

“Kalau memang belum ada keputusan, sebaiknya disampaikan secara terbuka agar masyarakat tidak berspekulasi,” pungkasnya.

Penulis: Timah