Gerindra Ingatkan Gubernur Kaltim, Agus Suwandy Soroti Nepotisme hingga Anggaran Kontroversial

Kilasbenua.com, SAMARINDA – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kalimantan Timur angkat bicara, dalam menyikapi dinamika politik dan tuntutan publik yang mencuat dalam aksi demonstrasi 21 April 2026.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kaltim, Agus Suwandy, menyampaikan otokritik kepada Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, sebagai bentuk tanggung jawab dalam koalisi pemerintahan.

Ditemui di kediamannya di Samarinda, Rabu (22/4/2026) malam, Agus menegaskan kritik tersebut bukan dilandasi kepentingan politik sesaat, melainkan dorongan untuk menjaga stabilitas dan kualitas pemerintahan.

“Partai Gerindra dan Partai Golkar masih berada dalam satu gerbong koalisi yang mengusung Rudy Mas’ud dan Seno Aji pada Pilgub Kaltim 2024. Karena itu, otokritik ini adalah bentuk rasa sayang. Tidak ada kebencian sama sekali,” ujarnya.

Menurut Agus, kondisi pemerintahan yang kondusif menjadi syarat utama agar fungsi eksekutif dan legislatif dapat berjalan beriringan.

Ia mengingatkan, situasi politik yang terus memanas justru akan menghambat kinerja pemerintah daerah.

“Kita ingin bekerja maksimal untuk Kaltim. Kalau suasana tidak sejuk dan terus panas, tentu akan sangat mengganggu jalannya pemerintahan,” katanya.

Agus kemudian memaparkan tiga poin utama yang menjadi catatan Fraksi Gerindra. Pertama, terkait tuntutan publik agar Pemerintah menghentikan praktik yang dinilai mengarah pada nepotisme.

Ia menilai, isu dinasti politik menjadi salah satu faktor yang memicu kemarahan massa dalam aksi unjuk rasa.

Menurut dia, persepsi publik terhadap adanya praktik nepotisme tidak boleh diabaikan karena dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah.

Kedua, Agus menyoroti pengelolaan anggaran daerah yang dinilai perlu lebih selektif dan berpihak pada kepentingan publik.

Polemik belanja mobil dinas senilai Rp8,5 miliar, serta renovasi rumah jabatan sebesar Rp25 miliar disebutnya sebagai pelajaran penting bagi pemerintah.

“Kasus itu harus menjadi bahan introspeksi. Pemerintah harus memastikan setiap kebijakan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, DPRD Kaltim juga telah mengambil langkah korektif dengan melakukan penyisiran dan revisi terhadap sejumlah pos anggaran, termasuk rencana pengadaan kendaraan dinas pimpinan dewan.

“Kami di DPRD juga melakukan penyisiran anggaran. Sejumlah mata anggaran, termasuk pembelian mobil dinas pimpinan DPRD, sudah kita revisi,” katanya.

Poin ketiga yang disoroti adalah komposisi Tim Ahli Gubernur serta distribusi jabatan strategis di lingkungan pemerintahan dan BUMD.

Agus menilai, dominasi figur dari luar daerah dapat memicu kekecewaan di kalangan masyarakat lokal.

“Memang itu hak gubernur. Tapi kita juga harus peka, karena hal ini bisa melukai perasaan masyarakat Kaltim,” tuturnya.

Di sisi lain, Agus turut menanggapi isu yang berkembang di internal DPRD Kaltim terkait kemungkinan pergantian Ketua DPRD, Hasanuddin Mas’ud.

Wacana tersebut, dikaitkan dengan upaya meredam tudingan nepotisme yang mengemuka di publik.

“Memang ada suara-suara seperti itu, tapi kami dari Fraksi Gerindra tidak bisa ikut campur,” ucapnya.

Diketahui, Hasanuddin Mas’ud merupakan saudara kandung Gubernur Rudy Mas’ud.

Hubungan tersebut kerap memunculkan persepsi publik, terkait potensi konflik kepentingan dalam proses pengambilan kebijakan.

Sorotan semakin menguat setelah munculnya anggaran pembelian mobil dinas mewah dan renovasi rumah jabatan dalam APBD.

Sejumlah anggota DPRD bahkan mengaku tidak mengetahui secara detail, proses masuknya anggaran tersebut.

Meski rencana pembelian mobil dinas mewah akhirnya dibatalkan, Agus menilai persoalan tersebut tetap menjadi catatan penting bagi Pemerintah Daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas.

“Yang terpenting sekarang bagaimana pemerintah bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat dan memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan publik,” pungkasnya.

Penulis: Timah