11
kilasbenua.com, SAMARINDA – Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menyoroti sejumlah persoalan dalam pengelolaan lingkungan hidup saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda, Rabu (8/7/2026).
Dalam rapat tersebut, Komisi III mencatat masih adanya tunggakan kegiatan sekitar Rp8 miliar yang harus segera diselesaikan.
Sementara itu, realisasi anggaran DLH Tahun 2026 yang mencapai sekitar Rp113 miliar telah menyentuh 38 persen, baik dari sisi fisik maupun keuangan.
”Kalau melihat indikator kinerja, capaian ini sudah cukup baik, Namun kami meminta DLH segera mempercepat pelaksanaan program agar target triwulan kedua dapat tercapai,” Ujarnya.
Selain mengevaluasi serapan anggaran, Komisi III juga menyoroti minimnya alokasi anggaran untuk pemeliharaan taman kota dan ruang terbuka hijau (RTH).
DPRD meminta Pemerintah Kota Samarinda memberikan perhatian lebih terhadap keberadaan taman sebagai ruang publik sekaligus penunjang kualitas lingkungan.
”Di bidang pengendalian pencemaran, Deni menegaskan pihaknya akan terus mengawasi tindak lanjut rekomendasi hasil inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah usaha, seperti rumah makan, hotel, dan fasilitas industri yang sebelumnya ditemukan memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang belum memenuhi standar, “Tegasnya.
”Menurutnya, pelaku usaha wajib mematuhi seluruh regulasi lingkungan, Komisi III juga meminta laporan perkembangan dari DLH terkait tindak lanjut yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang sebelumnya mendapat rekomendasi perbaikan,”Ungkapnya.
Persoalan persampahan turut menjadi perhatian utama, Komisi III menilai operasional insinerator yang baru diluncurkan masih belum berjalan efektif.
Proses menyalakan tungku membutuhkan waktu sekitar satu jam, sedangkan proses pendinginan memerlukan dua jam, sehingga mengurangi waktu operasional harian.
Selain itu, proses pemilahan sampah dinilai masih sangat lambat karena belum didukung fasilitas pemilah yang memadai.
DPRD mendorong pemerintah melengkapi sistem pendukung, termasuk penyediaan alat pemilah dan pembangunan TPS terpadu agar insinerator dapat beroperasi lebih optimal.
Komisi III juga menyoroti kapasitas Zona 2 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sambutan, Luasan lahan yang menyusut dari rencana awal membuat usia operasional zona tersebut diperkirakan hanya bertahan sekitar enam bulan apabila tidak didukung alat pemadat sampah.
”Kami akan turun langsung melakukan inspeksi lapangan untuk memastikan pembangunan Zona 2 sesuai dengan perencanaan awal dan mampu memberikan manfaat maksimal,” Tegas Deni.
Tak hanya itu, kualitas pengolahan air lindi di TPA juga menjadi sorotan, DPRD meminta DLH memastikan hasil pengolahan limbah memenuhi ketentuan sehingga tidak mencemari lingkungan.
” Dalam kesempatan itu, Deni juga memberikan perhatian terhadap kesejahteraan petugas kebersihan atau pasukan kuning.
Ia menilai penghasilan yang diterima saat ini masih berada di bawah standar upah yang diharapkan, sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah.
”Kami ingin kesejahteraan para petugas kebersihan ditingkatkan. Mereka memiliki peran besar menjaga kebersihan Kota Samarinda dan layak mendapatkan penghargaan yang lebih baik,” katanya.
Komisi III juga meminta Pemerintah Kota memperketat pengawasan terhadap aktivitas pembukaan lahan yang dinilai berpotensi memperparah banjir.
DPRD mendorong adanya sinergi antara DLH, Dinas PUPR, dan Dinas Perumahan dan Permukiman agar seluruh pengembang mematuhi aturan, termasuk kajian risiko bencana sebelum membuka lahan.
Menurut Deni, pengendalian banjir tidak cukup hanya melalui pembangunan infrastruktur, tetapi juga harus dibarengi pengawasan ketat terhadap alih fungsi lahan yang dapat mengurangi daerah resapan air.
Melalui berbagai catatan tersebut, Komisi III berharap DLH bersama Pemerintah Kota Samarinda dapat meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan sekaligus mewujudkan tata kelola persampahan yang lebih baik di masa mendatang.(SF/YN)
