1
1
Kilasbenua.com, SAMARINDA — Dinamika politik dan kebijakan di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali memanas.
Puluhan organisasi yang tergabung dalam aliansi masyarakat lintas sektor, memastikan akan menggelar aksi unjuk rasa besar pada 21 April 2026.
Demonstrasi ini diproyeksikan menjadi salah satu gerakan massa terbesar, dengan tuntutan utama penghentian praktik nepotisme hingga desakan agar Gubernur Kaltim mundur dari jabatannya.
Koordinator Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, Erly Sopiansyah, mengungkapkan bahwa konsolidasi gerakan telah berlangsung intensif.
Sejumlah posko perjuangan telah didirikan sebagai pusat koordinasi, di antaranya di kawasan Jalan Pesantren dan Simpang Lembuswana, Samarinda.
Menurutnya, aksi ini lahir dari akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap arah kebijakan Pemerintah Provinsi, yang dinilai tidak lagi berpihak kepada kepentingan publik.
“Ini bukan gerakan tiba-tiba. Ini respon atas berbagai kebijakan yang dianggap melukai rasa keadilan masyarakat Kaltim,” tegasnya.
Aksi direncanakan terpusat di dua titik strategis, yakni Kantor DPRD Kaltim dan Kantor Gubernur.
Massa akan mendorong DPRD Kaltim, untuk mengambil sikap politik atas tuntutan yang mereka suarakan, termasuk membuka ruang rekomendasi terhadap posisi Kepala Daerah.
Dalam narasi tuntutannya, aliansi secara tegas menyoroti dugaan praktik nepotisme dan dinasti kekuasaan yang dinilai semakin menguat.
Mereka menilai kondisi tersebut, berpotensi merusak tata kelola pemerintahan serta membuka celah korupsi yang lebih luas.
“Stop nepotisme dan dinasti. Kekuasaan ini bukan milik segelintir orang, tapi milik seluruh masyarakat Kalimantan Timur,” ujar Erly.
Tak hanya itu, aliansi juga menyoroti sejumlah kebijakan yang dianggap tidak sejalan dengan semangat efisiensi nasional.
Beberapa di antaranya mencuat ke publik dan memicu kritik luas, sehingga memperkuat alasan gerakan untuk turun ke jalan.
Berdasarkan data sementara, jumlah massa yang telah terdata mencapai lebih dari 4.000 orang, berasal dari berbagai unsur seperti mahasiswa, serikat buruh, organisasi kemasyarakatan, hingga komunitas ojek online (ojol).
Angka tersebut, diperkirakan masih akan bertambah seiring masifnya konsolidasi menjelang hari aksi.
Koordinator Aliansi Mitra Kaltim Bersatu, Lukman, suara kritik juga mengemuka. Mereka menilai kondisi ekonomi masyarakat yang melemah turut berdampak langsung pada penghasilan di sektor informal, termasuk transportasi daring.
Lukman menyebut, praktik nepotisme yang dituding terjadi tidak hanya berdampak pada tata kelola pemerintahan, tetapi juga berimbas pada kehidupan ekonomi masyarakat secara luas.
“Kami melihat kondisi Kaltim sedang tidak baik-baik saja. Kebijakan yang ada tidak berpihak kepada masyarakat, dan nepotisme ini menjadi akar persoalan yang berpotensi melahirkan korupsi serta merugikan rakyat kecil,” ujarnya.
Seiring rencana aksi, potensi terganggunya layanan transportasi online juga mengemuka.
Hal itu menyusul ajakan kepada para pengemudi, untuk turut serta dalam demonstrasi.
Meski demikian, keputusan tetap diserahkan kepada masing-masing individu.
Aliansi juga tidak hanya mengandalkan tekanan jalanan. Mereka mengaku telah melayangkan surat kepada Presiden Republik Indonesia guna meminta perhatian serius terhadap kondisi di Kaltim, termasuk mendorong aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran yang disorot.
Menanggapi isu yang mengaitkan gerakan ini dengan kontestasi Pilkada sebelumnya, aliansi dengan tegas membantah.
Mereka menekankan bahwa, aksi ini murni gerakan masyarakat sipil yang dilatarbelakangi kekecewaan terhadap kinerja Pemerintah.
“Pilkada sudah selesai. Tidak ada lagi kubu-kubu. Ini murni suara masyarakat yang kecewa dan ingin perubahan,” kata Erly.
Dengan eskalasi yang terus meningkat, aksi 21 April diperkirakan akan menjadi momentum krusial dalam dinamika politik daerah.
Aliansi pun, menyerukan solidaritas seluruh elemen masyarakat untuk terlibat dalam gerakan tersebut.
“Ini perjuangan bersama. Kami berharap seluruh masyarakat Kaltim yang peduli bisa ikut bersuara dan bergerak demi perubahan yang lebih baik,” pungkas Erly.
Penulis: Timah